Daftar Isi

• Tuduhan Pembiaran dan Pembiayaan Pelanggaran HAM
• Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
• Tanggapan Publik yang Beragam
• Ancaman bagi Demokrasi
• Langkah ke Depan
• Kesimpulan

Sindir Kinerja Menteri Pigai, Mafirion Anggota DPR Sebut Pelanggaran HAM Dibiayai APBN

Jakarta, 27 Oktober 2023 – Anggota DPR RI dari Fraksi XYZ, Mafirion, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, terkait penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dalam pernyataan pers yang disampaikan di Gedung DPR RI hari ini, Mafirion menuding adanya indikasi pembiaran bahkan pembiayaan pelanggaran HAM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tuduhan Pembiaran dan Pembiayaan Pelanggaran HAM

Mafirion menyatakan keprihatinannya atas masih tingginya angka pelanggaran HAM di berbagai wilayah Indonesia. Ia mencontohkan beberapa kasus yang belum terselesaikan, mulai dari kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas, penghilangan paksa aktivis, hingga kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum mendapatkan keadilan. “Data yang kami kumpulkan menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran HAM dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang HAM,” tegas Mafirion.

Lebih lanjut, Mafirion mengungkapkan kecurigaannya terhadap alokasi anggaran APBN untuk Kementerian Hukum dan HAM. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM. “Kami menduga ada indikasi penyelewengan anggaran yang justru digunakan untuk membiayai atau melindungi para pelaku pelanggaran HAM,” ujarnya. Ia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penanganan pelanggaran HAM.

Desakan Transparansi dan Akuntabilitas

Mafirion mendesak Menteri Pigai untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Ia meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan laporan berkala kepada DPR RI mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM. “Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara yang dialokasikan untuk perlindungan HAM digunakan,” katanya.

Selain itu, Mafirion juga meminta agar pemerintah membentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan pembiayaan pelanggaran HAM dari APBN. Tim independen ini, lanjutnya, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) HAM yang kredibel dan berpengalaman. “Penyelidikan ini harus dilakukan secara objektif dan transparan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mafirion.

Tanggapan Publik yang beragam

Pernyataan Mafirion mendapat tanggapan beragam dari publik. Sejumlah pihak mendukung tuduhannya dan mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh. Mereka menilai bahwa pernyataan Mafirion menunjukkan adanya masalah serius dalam penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Sementara itu, pihak lain menganggap pernyataan Mafirion terlalu berlebihan dan tidak berdasar. Mereka meminta bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut.

Di media sosial, pernyataan Mafirion menjadi perbincangan hangat. Banyak netizen yang mengungkapkan kekesalan mereka terhadap masih tingginya angka pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka juga menuntut perlindungan dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

Ancaman bagi Demokrasi

Mafirion menyatakan bahwa kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM merupakan ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa kecuali. “Jika pemerintah tidak mampu melindungi hak asasi warganya, maka legitimasi pemerintah akan dipertanyakan,” ujarnya.

Ia berharap agar pernyataan pers ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani pelanggaran HAM. “Kami akan terus mengawasi dan mendesak pemerintah untuk memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM,” tegas Mafirion.

Langkah ke depan

Mafirion menuturkan bahwa Fraksi XYZ akan terus memantau perkembangan penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang rawan pelanggaran HAM untuk bertemu dengan para korban dan memperoleh informasi langsung dari lapangan. Fraksi XYZ juga akan mendorong DPR RI untuk membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk menangani masalah pelanggaran HAM di Indonesia.

Selain itu, Mafirion juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya HAM di Indonesia. “Perjuangan HAM merupakan perjuangan bersama. Kita semua harus berperan aktif untuk menciptakan Indonesia yang demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia,” pungkasnya.

Kesimpulan

Pernyataan Mafirion mengenai kinerja Menteri Pigai dan tuduhan pembiayaan pelanggaran HAM dari APBN merupakan kritik keras terhadap pemerintah. Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap masih tingginya angka pelanggaran HAM di Indonesia dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara untuk perlindungan HAM. Langkah-langkah konkret dan investigasi independen diperlukan untuk menangani masalah ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Perlu diingat bahwa tuduhan Mafirion masih bersifat tuduhan dan belum terbukti secara hukum. Namun, pernyataan ini patut dijadikan momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAM dan meningkatkan upaya untuk melindungi hak asasi setiap warga negara.