Daftar Isi

• Penertiban Atribut Ormas Harus Adil dan Merata
• Harus Ada Aturan yang Jelas dan Transparan
• Peran Ormas dalam Menjaga Ketertiban
• Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
• Sosialisasi yang Efektif
• Kesimpulan

GRIB Tidak Keberatan Atribut Miliknya di Ruang Publik Ditertibkan Aparat Gabungan: Harus Semua Ormas

Jakarta, 27 Oktober 2023 – Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) menyatakan tidak keberatan atas penertiban atribut ormas di ruang publik yang dilakukan oleh aparat gabungan beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum GRIB, Bapak Budi Santoso, pada konferensi pers di kantor pusat GRIB, Jakarta, siang tadi. Bapak Budi menegaskan bahwa penertiban tersebut harus dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas), tanpa terkecuali.

Penertiban Atribut Ormas Harus Adil dan Merata

Bapak Budi Santoso menjelaskan bahwa GRIB mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan keindahan di ruang publik. Keberadaan atribut ormas yang berlebihan dan tidak tertib, menurutnya, dapat mengganggu keindahan kota dan bahkan menimbulkan kesan anarkis. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan oleh aparat gabungan merupakan langkah yang tepat dalam rangka menciptakan ketertiban umum.

“GRIB tidak keberatan atribut kami ditertibkan, asalkan penertiban ini dilakukan secara adil dan merata kepada semua ormas. Tidak boleh ada tebang pilih. Jika ada atribut ormas lain yang masih terpasang di ruang publik, maka harus ditertibkan juga,” tegas Bapak Budi.

Ia menambahkan bahwa GRIB senantiasa berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Penertiban atribut ormas ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya tersebut.

Harus Ada Aturan yang Jelas dan Transparan

GRIB juga menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas dan transparan terkait pemasangan atribut ormas di ruang publik. Aturan tersebut, menurut Bapak Budi, harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh ormas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik. Proses penertiban juga harus dilakukan secara humanis dan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat.

“Kami berharap pemerintah dapat membuat peraturan yang jelas dan transparan terkait pemasangan atribut ormas di ruang publik. Peraturan tersebut harus mudah dipahami dan diakses oleh semua ormas. Dengan demikian, tidak akan ada lagi kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari,” ujar Bapak Budi.

Selain itu, GRIB juga menyarankan agar pemerintah melibatkan para tokoh masyarakat dan perwakilan ormas dalam proses penyusunan peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar peraturan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan diterima oleh masyarakat luas.

Peran Ormas dalam Menjaga Ketertiban

Bapak Budi Santoso juga menekankan peran penting ormas dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Menurutnya, ormas memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah dan mengajak masyarakat untuk mematuhinya. Ormas juga dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga kondusifitas lingkungan.

“Ormas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Kami berharap semua ormas dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah dan mengajak masyarakat untuk mematuhinya,” kata Bapak Budi.

Ke depan, GRIB berharap agar seluruh ormas dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keindahan di ruang publik. Penertiban atribut ini, menurut GRIB, harus dilihat sebagai upaya bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

GRIB juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penertiban atribut ormas. Masyarakat, menurut Bapak Budi, berhak untuk mengawasi proses penertiban tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif kepada pemerintah agar proses penertiban dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Transparansi adalah kunci keberhasilan penertiban ini. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses penertiban dilakukan, siapa saja yang terlibat, dan apa saja kriteria yang digunakan. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa penertiban ini berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan siapapun,” tambahnya.

Sosialisasi yang Efektif

Sosialisasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan penertiban atribut ormas. GRIB berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh kepada seluruh ormas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media massa, tetapi juga melalui pertemuan langsung dengan perwakilan ormas.

“Sosialisasi yang efektif akan meminimalisir potensi konflik dan memastikan bahwa penertiban atribut ormas berjalan dengan lancar dan tertib. Pemerintah perlu melibatkan berbagai stakeholder dalam proses sosialisasi ini, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan ormas,” jelas Bapak Budi.

Kesimpulan

Penertiban atribut ormas di ruang publik merupakan langkah yang tepat dalam rangka menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Namun, penertiban tersebut harus dilakukan secara adil, merata, dan transparan. GRIB berharap pemerintah dapat membuat aturan yang jelas dan melakukan sosialisasi yang efektif kepada seluruh ormas. Kerjasama antara pemerintah dan ormas sangat penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih tertib dan indah.

GRIB juga mengajak seluruh ormas untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat terwujud sebagai negara yang aman, tertib, dan indah.

Jakarta, 27 Oktober 2023