Daftar Isi

• Dugaan Korupsi yang Merugikan Negara
• Kejagung Diminta Profesional dan Independen
• Perlu Reformasi Tata Kelola Migas
• Harapan terhadap Masa Depan Pengelolaan Migas
• Pentingnya Peran Media dan Masyarakat
• Kesimpulan

Haris Pertama Minta Kejagung Profesional dan Independen Tangani Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Jakarta, 27 Februari 2025 – Aktivis Haris Pertama mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bertindak profesional dan independen dalam menangani kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Haris menyusul mencuatnya berbagai laporan dan investigasi yang mengungkap potensi kerugian negara yang signifikan akibat praktik-praktik koruptif dalam sektor vital tersebut. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mengembalikan kerugian negara.

Dugaan Korupsi yang Merugikan Negara

Berbagai laporan menyebutkan indikasi korupsi dalam rantai pasok minyak mentah, mulai dari proses lelang, pengangkutan, hingga penjualan. Dugaan tersebut meliputi manipulasi data produksi, penggelapan pajak, dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat dan pihak swasta. Praktik-praktik tersebut, jika terbukti, akan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak negatif pada perekonomian nasional. Haris Pertama menyebut, potensi kerugian ini tidak hanya berupa kehilangan pendapatan negara dari sektor migas, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan minyak mentah. Kurangnya akses informasi publik terkait kontrak, perjanjian, dan laporan keuangan perusahaan migas, menurut Haris, memberikan ruang bagi terjadinya praktik-praktik korupsi yang terselubung. “Transparansi adalah kunci utama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ketiadaan transparansi hanya akan menguntungkan para pelaku korupsi dan merugikan negara,” tegas Haris.

Kejagung Diminta Profesional dan Independen

Haris Pertama memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Kejagung yang telah menindak beberapa kasus korupsi di sektor lain. Namun, ia berharap agar Kejagung dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan tindakan yang lebih tegas dalam menangani dugaan korupsi di sektor minyak mentah. “Kejagung harus bertindak profesional dan independen, tanpa pandang bulu, siapapun yang terlibat harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Haris.

Ia meminta Kejagung untuk membentuk tim investigasi khusus yang terdiri dari personel yang kompeten dan berintegritas tinggi. Tim tersebut harus diberikan akses penuh untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Haris juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti KPK dan BPK, untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara efektif dan efisien.

Perlu Reformasi Tata Kelola Migas

Selain penegakan hukum, Haris Pertama juga mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor migas. Reformasi ini mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan minyak mentah, penguatan pengawasan, dan penyederhanaan regulasi yang berpotensi menimbulkan celah korupsi.

Ia juga menyarankan agar pemerintah melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan migas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan tidak merugikan rakyat. “Partisipasi publik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi,” ujar Haris.

Harapan terhadap Masa Depan Pengelolaan Migas

Haris Pertama menyatakan keprihatinannya terhadap potensi kerugian ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh korupsi di sektor minyak mentah. Ia berharap agar Kejagung dapat segera menyelesaikan investigasi dan menuntaskan kasus ini secara tuntas. “Kasus ini bukan hanya tentang uang negara yang hilang, tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemerintahan yang baik,” katanya.

Haris juga menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang. Reformasi tata kelola migas yang komprehensif, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan transparansi merupakan langkah-langkah krusial untuk memastikan pengelolaan sektor migas yang bersih, efisien, dan berkelanjutan. “Kita harus memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum yang korup,” pungkas Haris Pertama.

Pentingnya Peran Media dan Masyarakat

Haris Pertama juga menekankan peran penting media massa dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan sektor migas. Media diharapkan dapat berperan sebagai pengawas dan penyebar informasi publik terkait kasus ini. Masyarakat juga didorong untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain dengan melaporkan dugaan praktik korupsi kepada pihak berwenang.

Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Korupsi di sektor migas tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor ini harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan tuntas. Kejagung diharapkan dapat bertindak profesional dan independen dalam mengusut kasus ini. Selain itu, reformasi tata kelola migas yang komprehensif juga diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang. Peran media dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan sektor migas juga sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran rakyat.