Daftar Isi

• Harga Pertalite Tembus Rp25.000 per Liter
• Kelangkaan Elpiji 3 Kg Memperparah Situasi
• Pemerintah Diminta Segera Bertindak
• Peran Pemerintah Daerah
• Peran Pertamina
• Solusi Jangka Panjang

SPBU Selalu Kosong, Warga Malinau Kaltara Beli Pertalite Rp25.000 per Liter, Elpiji 3 Kg Tak Terjangkau

Malinau, Kalimantan Utara, 27 Oktober 2023 – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, memaksa warga untuk membeli dengan harga selangit. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pasokan gas elpiji 3 kg, yang semakin memberatkan beban ekonomi masyarakat.

Harga Pertalite Tembus Rp25.000 per Liter

Minimnya ketersediaan Pertalite di SPBU membuat warga terpaksa membeli BBM bersubsidi tersebut dari pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal. Informasi yang dihimpun dari beberapa warga di Malinau menyebutkan, harga Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp25.000 per liter. Harga ini hampir dua kali lipat dari harga resmi yang ditetapkan pemerintah.

“Susah sekali dapat Pertalite di SPBU. Kalau dapat pun, antriannya panjang sekali. Makanya, banyak yang beli di warung-warung, harganya sampai Rp25.000 per liter,” ujar Budi, seorang warga Desa Data Dian, Malinau, kepada wartawan pada Jumat sore kemarin.

Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Ketidakpastian ketersediaan BBM di SPBU membuat warga cemas dan terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak aktivitas ekonomi warga yang terganggu akibat kelangkaan ini, khususnya bagi mereka yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja dan bertransportasi.

Kelangkaan Elpiji 3 Kg Memperparah Situasi

Tidak hanya BBM, kelangkaan gas elpiji 3 kg juga turut menambah beban ekonomi masyarakat Malinau. Gas elpiji yang merupakan kebutuhan pokok rumah tangga ini sulit ditemukan di pasaran. Jika pun tersedia, harganya juga mengalami kenaikan, menambah kesulitan bagi warga yang berpenghasilan rendah.

Siti, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Malinau Kota, mengaku kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg. Ia seringkali harus rela mengantri berjam-jam di agen, namun seringkali pulang dengan tangan kosong. “Susah sekali dapat gas 3 kg sekarang. Kadang harus beli yang 12 kg, padahal kan mahal,” keluhnya.

Kelangkaan ini diduga akibat distribusi yang tidak merata dan kurangnya pengawasan. Kondisi ini membuat sebagian warga terpaksa mencari alternatif lain yang lebih mahal, atau bahkan mengurangi penggunaan gas elpiji untuk kebutuhan memasak.

Pemerintah Diminta Segera Bertindak

Warga Malinau berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kelangkaan BBM dan elpiji 3 kg telah menimbulkan keresahan dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Mereka mendesak agar distribusi BBM dan elpiji di Malinau ditingkatkan dan pengawasan diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Kami berharap pemerintah segera mengatasi masalah ini. Jangan sampai kami terus-menerus menderita akibat kelangkaan BBM dan gas elpiji,” kata Hendra, seorang tokoh masyarakat Malinau.

Selain itu, warga juga meminta agar pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan atau menjual BBM dan elpiji di atas harga yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah ini. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Pertamina, dan agen penyalur BBM dan elpiji sangat diperlukan untuk memastikan distribusi yang lancar dan merata. Transparansi informasi mengenai ketersediaan dan harga BBM dan elpiji juga penting untuk menghindari kesalahpahaman dan keresahan di masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM dan elpiji untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sanksi tegas harus diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti penimbunan atau penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).

Peran Pertamina

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan penyedia BBM dan elpiji juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pasokan di Kabupaten Malinau. Pertamina perlu meningkatkan kapasitas distribusi dan mempertimbangkan penambahan SPBU atau agen penyalur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah juga penting untuk memastikan distribusi BBM dan elpiji berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertamina juga perlu melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM dan elpiji untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Solusi Jangka Panjang

Untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan, diperlukan solusi jangka panjang. Pemerintah perlu melakukan kajian untuk meningkatkan infrastruktur distribusi BBM dan elpiji di daerah-daerah terpencil, seperti Malinau. Pengembangan energi alternatif juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi energi bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan BBM dan elpiji. Program edukasi dan sosialisasi yang intensif dapat membantu masyarakat untuk menghemat penggunaan energi dan mengurangi dampak kelangkaan.

Kelangkaan BBM dan elpiji 3 kg di Malinau merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Kerja sama yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Diharapkan, pemerintah segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan ini dan memberikan kepastian pasokan BBM dan elpiji kepada masyarakat Malinau, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat hidup dengan lebih nyaman.